LENSAPRIANGAN.COM – Tiga fraksi yakni PAN, PKB dan Gerindra walk out saat rapat paripurna ketika pembacaan laporan panitia khusus (Pansus) 3 DPRD Kabupaten Pangandaran.
Rapat tersebut membahas laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023.
Fraksi PKB, Otang Tarlian menyoroti satu poin yang disampaikan wakil ketua Pansus. Menurut dia, satu poin tersebut dianggap keluar dari kesepakatan di tim Pansus.
“Menurut kami konfirmasi dan klarifikasi itu kewajiban pemerintah sebelum 60 hari. Maka kami menganggap itu keluar dari apa yang sudah disepakati,” kata Otang usai rapat paripurna Rabu, (19/6/2024).
Hal serupa disampaikan Fraksi PAN, Yenyen Windiani. Sebab, tidak sinkron dengan fraksi. Padahal, pihaknya meminta adanya pemeriksaan lanjutan oleh BPK.
“Barusan saya mendengarkan kalimat itu di hilangkan menjadi klarifikasi dan konfirmasi. Maka dari itu kami fraksi PAN tidak menyetujui adanya kalimat itu,” ujar Yenyen saat intrupsi.
Sebelumnya, Wakil ketua Pansus 3, Solehudin dari fraksi PKS membacakan poin rekomendasi terkait adanya pemda Pangandaran mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Solihudin menyebutkan, Pemda harus menyajikan proses transaksi keuangan dengan bukti dan data-data yang valid relevan, sehingga dapat diuji kebenarannya.
Oleh sebab itu, akhirnya panitia Pansus 3 memutuskan dan menetapkan sembilan rekomendasi diantaranya.
Pertama, Pemerintah daerah agar melakukan rasionalisasi anggaran pada tahun anggaran 2024.
Kedua, pemerintah daerah agar melakukan optimalisasi PAD.
Ketiga, pemerintah daerah agara segera menyelesaikan piutang PBB-P2.
Keempat, pemerintah daerah agar segera melakukan digitalisasi pembayaran pajak PBB-P2 dan retribusi daerah.
Kelima, perlu adanya peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran yang berkoordinasi dengan badan diklat BPK.
Keenam, pemerintah daerah agar segera menyelesaikan utang belanja.
Ketujuh, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung dengan sistem pengendalian intern (SPI) yang efektif dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedelapan, pemerintah daerah agar melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK sesuai batas waktu dan ketentuan yang berlaku.
Kesembilan, apabila kurun waktu 60 hari pemerintah daerah belum menindak lanjuti rekomendasi BPK RI. DPRD meminta BPK RI untuk melakukan klarifikasi dan atau konfirmasi secara menyeluruh sesuai kewenangannya.
Sebelumnya diketahui, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangandaran menjelaskan temuan LHP BPK RI Kabupaten Pangandaran tahun 2023.
Dalam laporan itu, disebutkan penganggaran dan pelaksanaan pendapatan, belanja, defisit, pembiayaan pinjaman Pemda Kabupaten Pangandaran yang tidak sesuai ketentuan.
Menurutnya, saldo utang sebesar Rp 411.681.565.657,31 defisit riil APBD mencapai 2,96 persen dan Debt Service Coverage Ratio (DSRC) hanya 0,46 persen.
Kemudian BPK RI pun memberikan rekomendasi kepada Pemda Kabupaten Pangandaran supaya menyusun strategi pelunasan kewajiban jangka pendek sebesar Rp 412.592.347.648,31.
Selain itu, memulihkan saldo kas yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 227.610.813.736,00. (art).
