LENSAPRIANGAN.COM – Aktivitas media sosial Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menuai sorotan publik. Sejumlah warga dan aktivis menilai akun resmi kepala daerah tersebut lebih banyak menampilkan konten pribadi dan hiburan dibandingkan informasi kinerja pemerintahan yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam beberapa waktu terakhir, unggahan di berbagai platform media sosial milik Bupati Pangandaran, mulai dari Instagram, Facebook, TikTok hingga YouTube, didominasi konten visual yang menampilkan aktivitas santai dan rekreasi.
Mulai dari berkuda di kawasan pantai hingga berjoget bersama kolega di atas batu pemecah ombak.
Minimnya informasi terkait capaian pembangunan, kondisi keuangan daerah, program pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur maupun pelayanan publik membuat sebagian masyarakat mempertanyakan arah pemanfaatan media sosial resmi seorang kepala daerah.
Aktivis Karang Taruna Pangandaran, Nurzaman, menilai pejabat publik seharusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
“Harusnya pejabat lebih beretika dan pejabat bijak bermedia sosial,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, masyarakat saat ini lebih membutuhkan informasi mengenai solusi atas berbagai persoalan daerah dibandingkan tontonan yang menampilkan gaya hidup atau aktivitas pribadi pejabat publik.
Sorotan publik tidak hanya menyangkut isi konten, tetapi juga kualitas produksi yang dinilai cukup profesional.
Sejumlah video dan foto yang diunggah terlihat menggunakan teknik pengambilan gambar yang baik, penyuntingan yang rapi, serta konsep visual yang terencana.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sumber pembiayaan produksi konten tersebut.
Warga mempertanyakan apakah seluruh proses dokumentasi, pengelolaan media sosial, hingga produksi video dilakukan menggunakan anggaran pribadi atau melibatkan anggaran pemerintah daerah.
Jika menggunakan fasilitas dan anggaran yang bersumber dari APBD untuk kepentingan pencitraan pribadi, hal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan etika pemerintahan.
Pasalnya, anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan, muncul desakan agar penggunaan anggaran komunikasi dan publikasi pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Sejumlah kalangan bahkan mendorong DPRD Kabupaten Pangandaran untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan terkait pengelolaan anggaran publikasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut mereka, transparansi penting dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penggunaan fasilitas negara yang berlebihan atau keluar dari tujuan utama pelayanan publik.
Pengamat kebijakan publik menilai media sosial pejabat publik sejatinya dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan program kerja, capaian pembangunan, serta ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat.
Namun ketika ruang tersebut lebih banyak diisi konten hiburan dan personal branding, maka fungsi edukasi dan akuntabilitas kepada publik berpotensi terabaikan.
Sebagai pemegang mandat rakyat, kepala daerah dituntut menunjukkan kepemimpinan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat.
Di tengah berbagai persoalan seperti infrastruktur, kebersihan lingkungan, pengelolaan pariwisata hingga kesejahteraan warga, masyarakat berharap perhatian pemerintah lebih terfokus pada kerja nyata dibandingkan pencitraan di media sosial.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait sumber pembiayaan produksi konten media sosial yang menjadi sorotan publik tersebut. ***
