Banjar, LENSAPRIANGAN.COM – Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) selaku salah satu forum pengiat anti korupsi di Kota Banjar mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Banjar terutama dalam mengusut dugaan kasus tunjangan perumahan dan kendaraan anggota DPRD Kota Banjar.
Kordinator FRDB Ir Soedradjat Argadiredja yang akrab disapa Ajat Doglo, didampingi jajaran pengurus Ujang Solihin dan Teteng Kusjiadi BA, SH selaku penasihat hukum di FRDB dalam sebuah pertemuan internal yang dihadiri beberapa anggotanya secara eksplisit menyambut baik dan menyatakan sikap untuk mendukung sepenuhnya penegakan anti korupsi yang dilakukan oleh jajaran APH di Kota Banjar.
“Gasspooll aja jangan kasih kendor. Jangan ada keraguan terhadap permasalahan dugaan penyimpangan ini,” kata Ajat Selasa (01/10/2024)
Kata Ajat, dalam pengusutan kasus ini, diharapkan dapat dilakukan seobyektif dan transparan. Sehingga masyarakat Banjar juga akan mengetahui secara pasti polah dan tingkah serta tingkat kepedulian para wakilnya di parlemen selama masa pandemi serta pasca covid – 19 terjadi.
“Memaksimalkan anggaran untuk tunjangan pribadinya dengan berdalih mengedepankan haknya, akan tetapi sayangnya mereka tidak memperhatikan azas kepatutan dan kelayakan serta standar harga daerah yang ada,” ungkapnya
Lanjut Ajat, saat itu dimana disatu sisi masyarakat dan unsur birokrasi pemerintah kota lainnya prihatin dengan kondisi ekonomi, keuangan dan refocusing anggaran, akan tetapi disisi lainnya ada sebuah lembaga yang notabene merupakan wakil rakyat justru menaikan tunjangan.
“Mana ada harga sewa rumah di Banjar dengan nilai 32,5 juta/bulan? Tolong tunjukin pada kami kalo memang ada harga sewa rumah di Banjar senilai itu,” tanyanya
Ajat mengaku mendengar, bahwa tunjangan perumahan dan kendaraan bagi pimpinan serta anggota DPRD Kota Banjar periode 2024 – 2029 tidak diberikan.
Padahal tunjangan itu kata Ajat, merupakan hak bagi pimpinan dan anggota DPRD.
“Saya mendapat info dewan yang sekarang itu belum dapat tunjangan. Menurut saya justru itu memperlihatkan ada kesalahan. Padahal itu hak mereka kenapa tidak diberikan saja,” katanya
Ajat meminta Kejaksaan mengusut kasus ini sampai tuntas siapa – siapa saja oknum yang bermain dalam menentukan nilai fantastis sewa rumah dan kendaraan DPRD.
“Tolong pak Kajari kasus tunjangan dewan ini diusut sampai tuntas agar ada efek jera. Kedepannya agar tidak lagi ada yang berani main – main dengan uang rakyat,” pintanya (Red)
