LENSAPRIANGAN.COM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pangandaran tengah menjadi sorotan serius berbagai kalangan.
Program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang digadang-gadang sebagai langkah strategis meningkatkan asupan gizi anak sekolah sekaligus menekan angka stunting nasional itu, di Pangandaran justru dinilai telah memasuki tahap lampu merah.
Di lapangan, distribusi MBG menuai sejumlah keluhan.
Mulai dari kualitas menu yang dinilai tidak layak konsumsi, ditemukannya bahan makanan yang busuk, hingga nominal anggaran yang dipertanyakan jika dikalkulasikan dengan nilai rupiah per porsi.
Kondisi itu memunculkan kekhawatiran publik terhadap standar mutu serta transparansi pelaksanaan program.
Sejumlah penerima manfaat memang menyatakan dukungan terhadap MBG. Namun dukungan tersebut disertai catatan tegas berupa kualitas makanan harus benar – benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
Keberhasilan program ini dinilai bukan sekadar soal niat baik dan jargon besar, melainkan konsistensi pelaksanaan serta pengawasan ketat di lapangan.
Menanggapi dinamika itu, Bendahara DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, Indra Agustina Firmansah, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh merupakan keharusan demi menjaga kepercayaan publik.
Ia menilai setiap masukan dan keluhan masyarakat tidak boleh berhenti pada permintaan maaf seremonial tanpa tindak lanjut nyata.
“Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang. Evaluasi harus konkret, terbuka, dan berujung pada perbaikan sistem,” tegas Indra, saat di temui awak media, Kamis (26/2/2026) sore.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan dinilai menjadi kunci untuk memperkuat legitimasi kebijakan tersebut.
Tanpa keterbukaan, kecurigaan publik dikhawatirkan akan terus tumbuh dan menggerus kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, MBG sejatinya memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi daerah.
Pelibatan petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan lokal dapat memperkuat rantai pasok sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat Pangandaran.
Namun potensi tersebut hanya akan terwujud apabila seluruh mitra atau SPPG pelaksana bekerja secara profesional serta responsif terhadap berbagai persoalan di lapangan. (Efull)
