LENSAPRIANGAN.COM – Pemerintah Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mulai bergerak menyosialisasikan tahapan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode berikutnya.
Sosialisasi dilakukan secara door to door ke setiap desa sekaligus mempersiapkan pembentukan panitia pemilihan.
Salah satunya berlangsung di Aula Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Rabu (11/11/2026) pagi.
Sejumlah pegawai Kecamatan Padaherang yang dipimpin Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Sodikun turun langsung memberikan pemahaman kepada berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat desa.
Peserta sosialisasi meliputi perangkat desa, anggota BPD lama, pendamping desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, ketua RT dan RW, Karang Taruna, LPM, MUI hingga kader PKK.
Tidak hanya di Kecamatan Padaherang, sosialisasi dan pembentukan panitia pemilihan BPD ini digelar di sejumlah Kecamatan lain di Kabupaten Pangandaran.
Sekmat Padaherang, Sodikun, S.Pd.I., M.M., mengatakan, hingga saat ini pihaknya sudah mendatangi tujuh dari total 14 desa di Kecamatan Padaherang untuk menyosialisasikan tahapan pemilihan sekaligus mempersiapkan pembentukan panitia.
“Kita sudah ke tujuh desa dari 14 desa di Kecamatan Padaherang melakukan tahapan pemilihan panitia pemilihan anggota BPD,” kata Sodikun.
Menurutnya, materi sosialisasi mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur BPD.
Dari tujuh desa yang telah mendapatkan sosialisasi, hampir seluruhnya menyatakan kecenderungan menggunakan mekanisme pemilihan langsung.
Namun, terdapat perbedaan dalam penerapan sistem keterwakilan. Beberapa desa menginginkan pemilihan langsung dengan mekanisme satu orang per kepala keluarga (KK).
Sementara itu, Desa Ciganjeng berencana menerapkan pemilihan langsung secara menyeluruh. Artinya, seluruh warga yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan anggota BPD.
Sodikun menyebut, tahapan pemilihan seharusnya sudah mulai dilaksanakan sejak Oktober 2026. Hal itu karena masa jabatan anggota BPD saat ini dijadwalkan berakhir pada April 2027.
Dengan demikian, proses sosialisasi, pembentukan panitia hingga penyusunan rencana kerja perlu dipersiapkan jauh-jauh hari agar seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal.
“Logikanya harus loncat ke bulan belakang. Jadi mulai bulan Oktober tahapan harus segera dilaksanakan, terutama sosialisasi, pembentukan panitia hingga rencana kerja,” ujarnya.
Meski demikian, pelaksanaan tahapan di Kecamatan Padaherang baru mulai bergulir pada November 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kesiapan anggaran hingga persiapan teknis di masing-masing desa.
Pihak kecamatan pun terus melakukan sosialisasi secara bertahap ke seluruh desa agar proses pembentukan panitia dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD dapat berjalan sesuai ketentuan.
Sodikun berharap, seluruh unsur desa memahami mekanisme dan tahapan pemilihan sehingga proses pergantian anggota BPD mendatang dapat berlangsung tertib dan sesuai regulasi. ***
