Banjar, LENSAPRIANGAN.COM – Kejaksaan Negeri Kota Banjar sampai hari ini masih tertutup soal dugaan kasus tunjangan perumahan dan kendaraan bagi anggota DPRD Kota Banjar yang sedang ditangani.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Banjar Gede Maulana SH sampai hari ini belum memberikan jawaban saat ditanya soal perkembangan kasus tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar apakah masih penyelidikan atau sudah masuk tahap penyidikan.
Bahkan, security yang bertugas di Kantor Kejaksaan pun saat ditanya apakah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Sri Haryanto SH, MH ada di kantor atau tidak? mengaku tidak bisa memberikan info dahulu. “Maaf sekali, tidak bisa memberikan info dulu,” ungkap salah satu security saat dihubungi melalui pesan whatsapp Selasa (24/09/2024).
Diberitakan sebelumnya, meski dalam dugaan kasus tunjangan perumahan dan kendaraan anggota DPRD Kota Banjar pemanggilan sejumlah pihak masih terus dilakukan oleh Kejaksaan, akan tetapi sampai hari ini tidak ada permintaan untuk melakukan audit ke Inspektorat Daerah Kota Banjar. “Belum ada,” kata Inspektur Daerah Kota Banjar Agus Muslih
Belum adanya permintaan dari pihak Kejaksaan untuk melakukan audit ke Inspektorat disambut baik Praktisi dan Pemerhati Hukum Kota Banjar Teteng Kusjiadi BA,SH. Kata Teteng, dengan demikian ini berarti bukti bahwa Kejaksaan itu serius dalam menangani kasus ini. “Kalau begitu ya bagus lah. Saya menyambut baik,” ungkap Teteng
Jika Kejaksaan tidak meminta untuk melakukan audit ke Inspektorat kata Teteng, berarti audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) langsung. “Artinya ini ada keseriusan dari Kejaksaan, jadi audit langsung oleh BPK tidak oleh Inspektorat,” terang Teteng (Red)
