Pangandaran,LENSAPRIANGAN.COM – Ketidajelasan Pelaksanaan Musda KNPI Kabupaten Pangandaran, sejumlah DPK dan OKP meminta DPD Provinsi Jawa Barat ambil alih kepengurusan KNPI Kabupaten Pangandaran.
Ketua DPK KNPI Parigi, Tian Kadarisman mengatakan Musyawarah Daerah (Musda) harus tetap dilaksanakan.
Pasalnya, melihat Surat Keputusan (SK) DPD KNPI Provinsi Jawa Barat Nomor : KEP. 83/KNPI-JB/VII/2021 sudah habis, bahkan sudah ada surat Surat Himbauan dari DPD KNPI Jabar.
Pihaknya juga mengaku, sudah melaksanakan Rapimpurda guna melakssanakan Musda KNPI Pangandaran.
“Ini juga salah satu PR Bagi Pjs Bupati Kabupaten Pangandaran, yang mana harus mengetahui matinya KNPI Kabupaten Pangandaran, karena peranan pemuda sangat penting bagi kemajuan suatu daerah,” ungkap Tian Kadarisman.
Dia menjelaskan, Rapimpurda adalah rapat untuk menentukan waktu pelaksanaan musda.
Menurutnya, peserta Rapimpurda kemarin sudah membahas sidang komisi dan forum sepakat untuk pelaksaan musda pada tanggal 24 september tahun 2024.
Namun kata Tian, tidak diindahkan dan sampai saat ini masih belum jelas terkait pelaksanan musda ini.
Sementara, DPD KNPI Pangandaran berpendapat ditundanya Musda dengan alasan, jika musda digelar pada saat pilkada maka akan rawan terjadi gesekan dan akan berpotensi ricuh.
Padahal menurut Tian, hal itu tidak menjadi alasana yang urgent untuk menundanya, ia menyebut, ada yang lebih urgent dari itu yakni, keberlangsuangan KNPI dikabupaten Pangandaran.
“Sejatinya musda KNPI dengan Pilkada tidak ada korelasinya apalagi jika dikaitkan dengan keributan. Sayang sekali jika KNPI dianggap berpotensi seperti itu”, kata Tian.
Hal senada disampaikan ketua DPK KNPI Kecamatan Cijulang Asep Irvan, ia mengatakan, jika melihat periode pengurus DPD KNPI Kabupaten Pangandaran sudah berakhir pada 21 Juli 2024 dan seharusnya sudah selayaknya untuk menggelar Musda.
Maka kata dia, DPD KNPI Provinsi Jawa Barat harus mengambil langkah tegas guna menyelesaikan apa yang sedang terjadi dikabupaten Pangandaran.
“Selain mengambil alih, kita juga meminta Pengurus DPD Provinsi Jawa Barat segera memperjelas status kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, biasanya jika kejadiannnya seperti ini, SK Carteker harus keluar,” kata dia.
Sebab kata ia, selain fungsi KNPI untuk membina DPK dan OKP, KNPI Juga sebagai wadah perjuangan pemuda dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.
Ia juga mengungkapkan, KNPI juga dapat berfungsi sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi organisasi kemasyarakatan pemuda dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, dan kabupaten pangandaran saat ini membutuhkan ponit itu.
“Kami berharap Kepengurusan baru KNPI kedepannya lebih baik dari priode saat ini, yang mati suri,” kata Asep.
Sementara itu, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Pangandaran Rizky Fazri Gunawan menilai, selama ini eksistensi dan peran KNPI Pangandaran belum maksimal dalam melakukan kegiatan, apalagi melibatkan DPK dan OKP yang ada dibawah naungan KNPI.
Dia mengatakan, Jika memang sudah berakhir maka segera laksanakan Musda, agar dengan lahirnya kepengurusan yang baru.
Hal tersebut, Supaya bisa menjadi energi baru dalam membina, menaungi dan merangkul semua pemuda yang ada di kabupaten Pangandaran.
“Jangan sampai KNPI sebagai wadah organisasi malah tidak bisa merangkul dan menyatukan para pemuda dikabupaten Pangandaran,” kata dia.
“Dengan dinamika seperti ini, DPD Provinsi Jawa Barat harus bisa bersikap Tegas dengan ketidakjelasan DPD KNPI Kabupaten Pangandaran,” katanya lagi. (art).
