LENSAPRIANGAN.COM – Masyarakat Peduli Pangandaran (MPP) menyatakan sikap terkait temuan BPK RI kepada DPRD Pangandaran.
“Kami dari masyarakat Peduli Pangandaran akan menyatakan sikap terkait temuan BPK RI,” ujar kordinator MPP Hendris Andriyana saat menyampaikan poin pernyataan Jumat, (14/6/2024).
Poin Pertama, MPP mendorong dan meminta panitia khusus (Pansus) DPRD Pangandaran untuk menolak pengajuan hutang pemda Pangandaran.
“Kedua, Kami meminta Pansus untuk segera mengirim surat kepada Presiden untuk mendesak audit investigasi dan forensik terhadap laporan keuangan daerah tahun anggaran 2018 – 2024,” ujarnya.
Kemudian, MPP juga meminta Pansus secara terbuka dalam sidang terkait temuan BPK RI dan melibatkan masukan-masukan dari semua pihak.
Diantaranya, tokoh masyarakat, Nelayan, tokoh agama, Presidium, Akademisi dan ormas/ LSM.
Pernyataan sikap itu disampaikan di depan ratusan masyarakat yang bertempat dikediaman rumah Presidium Supratman di Cikembulan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran.
Presidium Pangandaran, Supratman berharap pihak DPRD Pangandaran menyambut baik masyarakat Peduli Pangandaran. Bahkan berharap bisa merasakan jeritan dari masyarakat.
Pasalnya, ia menilai masyarakat pangandaran sangat merasakan dengan kondisi Pangandaran saat ini. Terlebih, masyarakat khawatir dengan masa depan Pangandaran.
Hal itu bisa terlihat dari antusias masyarakat yang berdatangan ke kediamannya dengan sukarela.
“Masyarakat dengan sukarela datang kesini tanpa ongkos bensin. Disini juga tidak diberi apa-apa. Itu membuktikan bahwa masyarakat Peduli dengan Pangandaran,” kata Supratman.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Sodikin akan mengawal Pansus DPRD Kabupaten Pangandaran.
“Supaya Pansus tidak masuk angin. Dan apabila Pansus bermain mata dengan penguasa maka saya akan menurunkan masa, akan datang ke DPRD,” Tandas Sodikin. (art).
