LENSAPRIANGAN.COM – Di balik senyapnya jalan-jalan lingkungan desa dan kesederhanaan kantor balai yang berdiri di tengah perkampungan, ada sosok-sosok yang bekerja tanpa banyak sorotan.
Mereka bukan pejabat tinggi, bukan pula ASN dengan tunjangan tetap. Mereka adalah perangkat desa ujung tombak pembangunan yang perannya vital namun kerap terabaikan.
Di Kabupaten Pangandaran sendiri, ada sebuah cerita perjuangan perangkat desa menjadi potret realitas yang menyentuh.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pangandaran, Dede Wahyu, menceritakan kerasnya hidup sebagai perangkat desa di tengah ekspektasi tinggi masyarakat dan minimnya jaminan negara.
“Kalau bicara pengabdian, kami sudah lakukan. Tapi sampai kapan pengabdian itu bisa bertahan kalau anak butuh biaya sekolah, cicilan menumpuk, dan gaji tak cukup untuk dapur tetap ngebul?” katanya, Senin (8/9/2025).
Menurutnya, rata-rata perangkat desa di Pangandaran masih menerima penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Padahal, tanggung jawab perangkat desa tidak kalah dari ASN. Bahkan seringkali lebih kompleks karena bersinggungan langsung dengan masyarakat setiap hari.
“Kami bukan PNS dan nanti kita tidak punya pensiunan. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal keberlangsungan hidup kami dan keluarga,” ungkap Dede.
Tidak jarang banyak perangkat desa harus mencari pekerjaan sampingan menjadi sopir ojek, berdagang kecil-kecilan, atau bekerja serabutan di luar jam kantor.
Akibatnya, tugas utama sebagai pelayan masyarakat pun terganggu. Karena, fokus akan terpecah dan akan konsistensi luntur.
“Bukan karena malas, tapi karena kebutuhan. Bayangkan, bagaimana kami bisa menyusun program pembangunan yang baik kalau kami sendiri sedang bertahan hidup?” paparnya.
Ironisnya, di tengah sorotan terhadap dana desa dan kasus penyalahgunaannya, justru mayoritas perangkat desa adalah pekerja keras yang bekerja dalam sunyi.
“Oknum memang ada, tapi tidak bisa kami semua digeneralisasi. Sebagian besar perangkat desa orang-orang yang jujur dan tulus, tapi kondisi hidup memaksa dalam keterbatasan,” ucap sedihnya.
Menurut Dede, di era otonomi desa dan percepatan pembangunan, peran perangkat desa tentu sangat strategis.
Jadi, perangkat desa tidak hanya mengelola administrasi tapi juga menjadi motor penggerak berbagai program nasional mulai dari BLT dan pembangunan infrastruktur.
Namun kenyataannya, kesejahteraan mereka jauh dari kata layak.
“Negara ini lahir dari desa. Jika desa kuat, Indonesia juga kuat. Tapi bagaimana mau kuat, kalau fondasi manusianya rapuh?” tegasnya. *
