LENSAPRIANGAN.COM – Kegiatan koordinasi dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Pangandaran menuai sorotan.
Pasalnya, agenda yang berlangsung di aula hotel Laut Biru Resort Pangandaran itu tertutup dari akses media.
Acara yang digelar pada Sabtu, 11 April 2026 itu menghadirkan sejumlah unsur penting, mulai dari Forkopimda hingga dinas terkait.
Informasi yang diterima, kegiatan tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, dengan agenda utama koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayah Jawa Barat.
Namun di balik pentingnya agenda tersebut, sejumlah awak media yang datang ke lokasi tidak mendapat ruang untuk melakukan peliputan secara langsung.
“Ini kegiatan menyangkut kepentingan publik, tapi kenapa justru tertutup?” ujar Ibil seorang jurnalis regional di depan hotel tersebut.
Beberapa jurnalis di antaranya mencoba meminta penjelasan kepada panitia terkait pembatasan akses tersebut.
“Ini agenda internal. Nanti hasil rapat dari pimpinan. Kalau kami staf hanya menjalankan tugas,” kata Syam Oza satu panitia pelaksana memberikan penjelasan kepada sejumlah jurnalis.
Meskipun demikian, kondisi ini memunculkan tanda tanya besar, mengingat kegiatan yang berkaitan dengan program gizi nasional yang idealnya terbuka untuk publik.
Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, Tian Kadarisman, mengkritik pedas terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) yang menutup akses peliputan langsung sejumlah awak media massa.
Berdasarkan surat undangan resmi nomor 1317/D.TWS/04/2026 dan 1450/D.TWS/WIL.II/04/2026, agenda itu dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN serta dihadiri mitra dapur (SPPG) dari wilayah Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar.
“Ini sangat ironis dan memalukan. Pejabat yang datang adalah Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, tapi justru mereka menutup diri dari pantauan publik dan pengawasan media.”
“Jika fungsi pengawasan internal mereka saja eksklusif dan tertutup, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa program MBG ini bebas dari penyimpangan?” kata Tian.
Tian menilai, ketidakterbukaan BGN dalam rapat evaluasi ini semakin memperkuat kecurigaan publik di tengah banyaknya sorotan negatif terhadap program MBG.
Mulai dari rendahnya kualitas menu di lapangan, isu anggaran motor trail listrik yang fantastis, hingga gaya hidup mewah oknum mitra di media sosial.
“Masyarakat berhak tahu apa hasil evaluasi terhadap mitra-mitra dapur. Apakah ada sanksi bagi penyedia makanan yang tidak layak? Atau jangan-jangan pertemuan di hotel mewah ini hanya sekadar ajang pengamanan administratif agar semuanya terlihat benar di atas kertas?” ujarnya. ***
