LENSAPRIANGAN.COM – Afna Digital Indonesia (Afnalink) memperkuat aspek legalitas dan manajemen mitra penyedia layanan internet (ISP) di Kabupaten Pangandaran.
Upaya tersebut dilakukan melalui forum Meet & Gathering bersama mitra dan pemangku kepentingan di satu hotel di Pangandaran, Kamis (20/8/2026).
Forum itu membahas penguatan legalitas mitra, restrukturisasi manajemen jaringan, hingga percepatan pemerataan infrastruktur telekomunikasi di tingkat lokal.
CEO Afna Digital Indonesia, Arif Awaludin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap operasional mitra yang masih membutuhkan penguatan dari sisi manajemen dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Dari sisi korporasi induk, izin ISP resmi sudah kami kantongi sejak 2022 dan dilanjutkan dengan izin jaringan tetap lokal (Jartaplok) berbasis fiber optic. Melalui gathering ini, kami ingin memastikan manajemen dan legalitas seluruh mitra berjalan selaras, sehingga operasional lebih efektif, efisien, dan taat aturan,” jelasnya.
Menurutnya, Afnalink yang memulai penetrasi pasar dari segmen mid-to-low kini melayani sekitar 8.000 hingga 10.000 pelanggan rumah tangga dengan dukungan 41 Point of Presence (POP).
Untuk menjaga keandalan distribusi data, perusahaan pun mengoperasikan dua pusat data yang berada di NeuCentrIX Bandung dan Gedung Cyber Jakarta.
Selain konektivitas ritel, Afnalink mengembangkan bisnis ke layanan colocation server serta solusi system integrator untuk masyarakat dan instansi.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pangandaran, Tonton Guntari, menyambut positif kehadiran dan kolaborasi penyedia jasa internet lokal.
Namun, ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap legalitas distribusi jaringan serta penataan infrastruktur fisik, terutama kabel yang terpasang di ruang publik.
“Yang kami tekankan adalah legal formal para mitra ke bawahnya agar benar-benar dibenahi. Dari sisi pemerintah daerah, sorotan utama menyangkut ketertiban pemasangan kabel agar tidak semrawut dan tetap menjaga estetika daerah,” katanya.
Ia menilai penataan infrastruktur jaringan tidak hanya berkaitan dengan estetika, tapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung digitalisasi pemerintahan.
“Jadi, jaringan telekomunikasi yang tertib dan andal menjadi salah satu penunjang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sedang digenjot Pemerintah KabupatenPangandaran,” ungkap Tonton. ***
