LENSAPRIANGAN.COM – Keluhan bau menyengat di kawasan Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat, terus menjadi sorotan.
Namun, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran menegaskan bahwa persoalan limbah tidak bisa serta merta dituding berasal dari hotel semata.
Ketua BPC PHRI Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana, menyatakan, isu limbah di kawasan wisata Pangandaran merupakan persoalan lama yang hingga kini belum tertangani secara menyeluruh.
Menurutnya, hotel kerap dijadikan kambing hitam, meski hampir seluruh hotel sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Yang selalu jadi sasaran, pasti hotel. Padahal Pangandaran itu satu kawasan yang bercampur dengan rumah penduduk, WC umum, dan berbagai aktivitas lain yang juga menghasilkan limbah,” katanya, Selasa (3/2/2026).
Agus mengakui, pada musim liburan atau hiagh season, lonjakan aktivitas wisatawan memang berpotensi membuat kapasitas IPAL hotel melampaui batas.
Namun, kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari kontribusi limbah rumah tangga dan fasilitas umum yang masuk ke saluran drainase yang sama.
Agus mengklaim PHRI sudah melakukan pengecekan di sejumlah saluran air di kawasan wisata Pantai Pangandaran.
“Hasilnya, sumber limbah berasal dari berbagai titik, bukan hanya dari area hotel,” ungkapnya.
Agus menilai, akar persoalan justru terletak pada buruknya tata kelola drainase di kawasan wisata Pantai Barat Pangandaran.
Ia pun menyoroti fenomena banjir yang kerap terjadi meski hujan turun dalam waktu singkat.
“Hujan sebentar saja pasti banjir. Ini menandakan drainase tidak berjalan dengan baik,” ungkap Agus.
Padahal, secara geografis, Pangandaran memiliki karakter tanah berpasir yang harusnya mampu menyerap air dengan cepat.
Selain itu, kawasan wisata ini dikelilingi laut dan dilintasi sungai besar yang secara alami menjadi titik pembuangan air.
“Kalau hujan deras 30 menit sampai satu jam saja sudah tergenang, itu tidak wajar. Sungai dan laut adalah titik terendah, tapi air hujan tidak terdistribusi dengan baik ke sana,” kata Agus.
Kondisi itu, tentu menguatkan dugaan bahwa sistem drainase di kawasan wisata Pangandaran belum berfungsi optimal.
“Harusnya ada blueprint yang jelas. Saluran ke mana, titik terendah di mana, dan induknya dibuang ke mana. Itu sampai sekarang ini belum jelas,” tegasnya.
Agus berharap, Pemda Pangandaran segera menyusun rencana induk drainase dan sistem pembuangan limbah terpadu.
Agar, persoalan bau, banjir, dan pencemaran lingkungan tidak terus berulang, wisatawan juga akan nyaman saat beraktivitas di pantai. ***
