LENSAPRIANGAN.COM – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar, akan melakukan pemotongan TPP ASN di Kota, ditengah kondisi APBD yang defisit. Forum Peningkatan Status Kota Banjar (FPSKB) pun angkat bicara.
Rencana pemotongan TPP tersebut berdasarkan usulan. Rencana pemotongan TPP tersebut diantarnya 20 persen untuk ASN, 25 persen untuk tenaga kesehatan, dan 50 persen untuk P3K. Akan tetapi rencana itu menuai kontroversi.
Eksponen Forum Peningkatan Status Kota Banjar (FPSKB), melalui juru bicara Sulyanati bereaksi dan angkat bicara terkait rencana tersebut.
Dengan defisit Anggaran Pendafatan Daerah (APBD) maka rencananya pemerintah akan memotong atau mengambil sebagian hak dari pada PNS atau PNS Kesehatan serta P3K, kota Banjar, sebaik nya Jagan di lakukan.
karena keputusan tersebut tentunya akan memberatkan kehidupan ASN dan P3K, Kota Banjar.
“Kami, menyarakan terhadap eksekutif dan legislatif, jagan sampai salah mengambilan keputusan terkait rencana pemotongan TPP, karena keputusan tersebut seakan memotong isi perut orang, karena ketika keputusan ini di ambil akan berdampak,” Ujar nya, Rabu (15/6/2024), di salah satu Cafe yang ada di Kota Banjar.
Pemerintah masih bisa mengupayakan dan mencari solusi lain tentang itu. Bagaimana menutupi defisit, sehingga hak-hak yang telah mengabdikan dan melaksanakan tugas di Pemerintahan Kota Banjar tidak terpotong.
Selain itu sebagai juru bicara Eksponen Forum Peningkatan Status Kota Banjar,(FPSKB) dirinya juga menegaskan akan terus mengawal dan memastikan kalau memang hal-hal seperti itu yang akan memberatkan bagi warga Banjar, jelas bukan sebuah solusi atau merupakan pilihan bijak.
“Kami disini dapat memahami, bagaimana menyeimbangkan atau mencari solusi defisit itu tidaklah mudah. Dan kami akan mengapresiasi, disaat Pemerintah Kota tidak mengambil keputusan tersebut , dan solusi untuk menutupi nya bisa juga melalui pinjaman daerah. Namun kalau menutup defisit dengan memotong TPP ASN dan P3K bukan pilihan yang tepat, sama saja memotong Tenggorokan mereka, “tegasnya
Terkait permasalah tersebut FPSKB juga menawarkan beberapa solusi dan itu yang menjadi rujukan di beberapa daerah. Meskipun saat ini trend memotong TPP menjadi trend umum dibeberapa daerah, akan tetapi dirinya menyarakan untuk di Kota Banjar, jangan sampai dilakukan.
“Kami menawarkan solusi dalam mengefisiensikan tata kelola anggaran didalam kegiatan itu adalah pilihan yang paling rasional. Efisiensi anggaran, perhitungannya adalah walaupun menerima dampak resiko ketika ada efisiensi program kegiatan, secara itungan atau kuantitatif tidak akan semasif apabila pemerintah mengambil keputusan dengan memotong TPP, dimana akan banyak korban,”jelasnya
Untuk itu Sulyanati mengukapkan perlu adanya komitmen bersama dalam mencari solusi untuk menutupi permasalahan disaat Anggaran Pendafatan Daerah (APBD) disaat mengalami defisit atau dalam posisi fiskal.
“Perlu komitmen bersama untuk mencari solusi untuk menutup defisit APBD di saat posisi fiskal. Dan untuk menyehatkan kembali APBD di saat dalam posisi fiskal tersebut tidak ada pilihan lain yaitu dengan cara efisiensi kegiatan-kegiatan di birokrasi pemerintahan. Dan itu perlu adanya komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif, ” pungkas Sulyanati
