LENSAPRIANGAN.COM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Berapa wilayah Kabupaten Pangandaran menuai sorotan.
Program nasional yang seharusnya menjamin pemenuhan gizi anak justru dinilai menyimpan persoalan serius dalam tata kelola dapur dan pengadaan bahan pangan.
Bendahara DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, Indra Agustina Firmansah, menyampaikan kegeraman sekaligus keprihatinannya atas kondisi tersebut.
Ia menilai, praktik yang terjadi di lapangan berpotensi mengkhianati tujuan mulia MBG sebagai program strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Indra Agustina Firmansah, menyoroti dua persoalan krusial.
Pertama, dominasi pasokan bahan baku oleh pemasok dari luar Kabupaten Pangandaran dengan alasan harga yang terjangkau.
Kedua, adanya temuan bahan pangan yang diduga tidak layak konsumsi, ditandai dengan aroma tidak sedap pada menu yang disajikan kepada penerima manfaat.
“Ini program negara untuk anak-anak kita. Jangan sampai demi mengejar keuntungan pemasok luar, kualitas gizi dan kesehatan anak-anak justru dikorbankan,” tegas Indra saat di konfirmasi lewat chat whatsapp Minggu (1/2/2026) sore.
Menanggapi keluhan dan protes warga terkait menu makanan yang beraroma tidak sedap, Indra meminta masyarakat agar objektif dan tidak salah sasaran dalam meluapkan kemarahan.
“Jangan menimpakan kesalahan sepenuhnya kepada relawan atau ibu-ibu yang memasak di dapur. Mereka hanya pelaksana teknis. Akar masalahnya ada pada sistem pengadaan dan pengawasan bahan baku,” ujarnya.
Menurut Indra, relawan dapur justru berada di posisi paling rentan disalahkan, padahal keputusan terkait pemasok dan standar kualitas bahan pangan berada di tangan pengelola dan pihak terkait di tingkat atas.
Ia juga menegaskan bahwa program MBG seharusnya menjadi peluang besar bagi petani dan pelaku usaha lokal Pangandaran, bukan malah dikuasai oleh pemasok dari luar daerah.
“Kalau bahan pangan diambil dari petani lokal, kualitas bisa lebih terjamin karena jarak distribusi pendek dan pengawasan lebih mudah.”
“Ini sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat,” jelasnya.
Ia menegaskan instansi terkait dan pengelola SPPG untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Jangan Tutup telinga Tutup Mata, mulai dari mekanisme pengadaan bahan baku, standar kelayakan pangan, hingga sistem pengawasan sebelum makanan disajikan kepada anak-anak.
“MBG ini menyangkut masa depan generasi. Jangan main-main. Negara hadir untuk menyehatkan, bukan mempertaruhkan kesehatan anak demi keuntungan segelintir pihak,” tegasnya. (Eful)
