LENSAPRIANGAN.COM – Sejumlah pelaku usaha di kawasan wisata Pantai Pangandaran menyampaikan protes kepada Bupati Pangandaran terkait kebijakan pengelolaan parkir yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya para pelaku usaha kecil.
Satu pelaku usaha, Hakim, mengungkapkan kebijakan tersebut memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata.
Ia menyebut, banyak pihak merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diterapkan dinilai tidak berpihak pada kepentingan bersama.
“Kami para pelaku usaha di pantai merasakan langsung dampaknya. Banyak yang tidak puas karena kebijakan ini seolah tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan,” ujar Hakim, saat di wawancarai, Jum’at (3/4/2026).
Ia menambahkan, kebijakan penataan parkir yang dipusatkan di satu titik telah berdampak pada menurunnya pendapatan para pelaku usaha, termasuk jasa transportasi lokal seperti beca motor.
Para pengemudi beca motor kini kesulitan mendapatkan penumpang karena wisatawan diarahkan menggunakan layanan shuttle yang disediakan pemerintah.
“Banyak pengemudi beca motor tidak kebagian penumpang. Sementara shuttle jumlahnya terbatas, sehingga tetap terjadi penumpukan dan kemacetan di titik tertentu,” jelasnya.
Hakim juga menilai, kebijakan tersebut belum memberikan solusi yang menyeluruh, bahkan cenderung menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Ia berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan evaluasi bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor pariwisata.
Menurutnya, regulasi yang dibuat seharusnya tepat sasaran dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Ia menegaskan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan kepentingan segelintir pihak.
“Kami ingin ada evaluasi bersama. Pemerintah harus menciptakan aturan yang adil dan tidak berpihak pada kelompok tertentu saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta Bupati Pangandaran untuk lebih peka terhadap kondisi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang selama ini turut berkontribusi dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah.
Hakim juga mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak bersifat sementara atau hanya muncul pada momen tertentu tanpa solusi jangka panjang.
Menurutnya, kebijakan yang tidak matang justru berpotensi memicu konflik dan keresahan di tengah masyarakat.
“Bupati harus bisa merasakan keresahan masyarakat. Jangan sampai kebijakan pemerintah hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kami ingin Pangandaran maju, tapi semua harus dilibatkan,” pungkasnya.
Para pelaku usaha berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk meninjau ulang kebijakan tersebut demi menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat di kawasan wisata Pangandaran. (EFUL)
