Menu

Mode Gelap
Polemik Menjual BBM Eceran di Warung, Antara Kebutuhan dan Pelanggaran Aturan Antusiasme Pemuda Menguatkan Aksi Iklim Lewat RYCAM Short Video Contest 2025 Perjalanan Khoenunisa Bantu Nenek Jualan Sate Totok di SDN 2 Kalipucang Pangandaran Casabadia Villas & Hotel Pangandaran by Horison Hadirkan Konsep Villa dan Hotel Tropical Lifestyle Budidaya Lobster Modern di Pangandaran Bangkit, Indonesia Berpeluang Kuasai Pasar Global Korban Banjir di Maruyungsari Pangandaran Alami Gejala Sakit, Puskesmas Padaherang Turun ke Lapangan

Daerah

Pemuda di Pangandaran Keluhkan Tarif Tes Bebas Narkoba

badge-check


					Poto: istimewa Perbesar

Poto: istimewa

LENSAPRIANGAN.COM – Dianggap terlalu mahal, seorang pemuda di Kecamatan Padaherang, Pangandaran, Jawa Barat mengaku kecewa dengan tarif harga yang dibandrol Labkesda.

Pemuda tersebut bernama Kusnadi (28), ia mengaku kecewa setelah membayar tarif pemeriksaan Tes Napza sebesar Rp 210.000.

 

Ia mengatakan, melakukan pemeriksaan Test Napza lantaran, untuk kebutuhan persyaratan lamaran kerja di Morowali, Sulawesi Tengah.

 

Namun miris, ketika Kusnadi hendak melamar pekerjaan malah harus mengeluarkan biaya yang dianggapnya cukup besar.

 

“Untuk pernyataan kesehatan bebas narkoba saja, itu bayarnya Rp 210.000. Belum lainnya, pokonya edan lah,” ujar Kusnadi, Rabu (1/5/2024) siang.

 

Menurutnya, Test Napza bebas narkoba itu dilakukan hari Selasa, (30/4/2024) di Labkesda Kabupaten Pangandaran sebagai syarat untuk mencari kerja.

 

“Ya saya kan, mau kerja ke Sulawesi Morowali. Tapi, baru mau cari pekerjaan malah buang duit. Belum, persyaratan lainnya,” katanya.

 

Awalnya, Ia mengira untuk tes urine bebas dari narkoba di Labkesda Pangandaran itu cukup mengeluarkan uang Rp 15 ribu.

“Tapi, sekarang mahal. Ya, kalau sekitar Rp 50 ribu, Rp 75 ribu mah no problem. Bagi saya masyarakat yang mau mencari kerja Rp 210 ribu itu terlalu mahal,” ucap Kusnadi.

 

Ia mengaku sempat bertanya ke pegawai yang bertugas di Labkesda Pangandaran, terkait tarif harga Test Napza itu mahal.

“Tapi, katanya sekarang ada Perda Kabupaten Pangandaran nomor 8 tahun 2023 tentang retribusi daerah,” ujarnya.

 

Selain tarif harganya yang mahal, Ia mengaku kecewa karena sistem pembayarannya tidak bisa melalui rekening transfer.

“Saya kira bisa transfer, tapi katanya enggak bisa dan harus cash. Sedangkan sekarang kan, pelayanan itu digital. Seperti retribusi pariwisata dan pajak itu kan sudah bisa digital,” katanya.

 

Menanggapi kekecewaan yang dialaminya, Ia memohon pemerintah daerah Pangandaran untuk mengkaji kembali terkait Perda yang berhubungan dengan pelayanan.

 

“Ya, karena tidak semua orang mampu. Saya butuh surat bebas narkoba dari Labkesda untuk kepentingan mencari kerja,” ucap Kusnadi. *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Guru MTs di Padaherang Pangandaran Laporkan MBG Bermasalah

4 Februari 2026 - 14:44 WIB

VIRAL! Guru Mts di Pangandaran Geger ada Ulat Belatung pada Hidangan MBG

4 Februari 2026 - 14:32 WIB

Dukung Program MBG, Petani di Ciganjeng Pangandaran Tanam Sayuran Selada

4 Februari 2026 - 13:37 WIB

Polemik Menjual BBM Eceran di Warung, Antara Kebutuhan dan Pelanggaran Aturan

3 Februari 2026 - 20:31 WIB

Antusiasme Pemuda Menguatkan Aksi Iklim Lewat RYCAM Short Video Contest 2025

3 Februari 2026 - 15:26 WIB

Trending di Bisnis