Menu

Mode Gelap
Polemik Menjual BBM Eceran di Warung, Antara Kebutuhan dan Pelanggaran Aturan Antusiasme Pemuda Menguatkan Aksi Iklim Lewat RYCAM Short Video Contest 2025 Perjalanan Khoenunisa Bantu Nenek Jualan Sate Totok di SDN 2 Kalipucang Pangandaran Casabadia Villas & Hotel Pangandaran by Horison Hadirkan Konsep Villa dan Hotel Tropical Lifestyle Budidaya Lobster Modern di Pangandaran Bangkit, Indonesia Berpeluang Kuasai Pasar Global Korban Banjir di Maruyungsari Pangandaran Alami Gejala Sakit, Puskesmas Padaherang Turun ke Lapangan

News

GMNI Kota Banjar Cium Aroma KKN Antara Legislatif, Eksekutif dan Tim Appraisal

badge-check


					GMNI Kota Banjar Cium Aroma KKN Antara Legislatif, Eksekutif dan Tim Appraisal Perbesar

Banjar,LENSAPRIANGAN.COM – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Banjar Irwan Herwanto angkat bicara soal dugaan kasus tunjangan perumahan dan kendaraan anggota DPRD Kota Banjar yang ditangani Kejari Kota Banjar.

Irwan menilai, kasus tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar merupakan bentuk korupsi yang dilegalkan. Pasalnya didalam perwal yang mengatur soal itu ada clausul sewa. Akan tetapi apa yang terjadi para anggota DPRD Kota Banjar menggunakan rumah pribadi. “Seharunya uang tunjangan tersebut digunakan untuk menyewa rumah. Dan yang terjadi justru mereka itu menggunakan rumah pribadi bukan sewa,” kata Irwan Rabu (11/09/2024).

Dengan demikian kata Irwan, hal ini merupakan salah satu bentuk dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara karena melegalkan tindak pidana korupsi.
“Penyalahgunaan wewenang itu merupakan suatu hal mutlak dalam penentuan tindak pidana korupsi dan berakibat kepada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara,” ungkapnya

Lanjut Irwan, tunjangan perumahan dan kendaraan bagi anggota DPRD Kota Banjar ini dinilai ugal – ugalan. Pasalnya besaran tunjangan nilainya sangat fantastis dimana keuangan daerah saat ini sedang mengalami defisit. “Menurut saya itu ugal – ugalan. Disaat anggaran defisit justru mereka malah menaikan tunjangan, kan ngaco,” tukasnya

Irwan menganggap, dalam menetapkan besaran tunjangan tersebut tidak didasari dengan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku. “Dalam kasus ini saya mencium adanya aroma Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam menentukan besaran tunjangan yang mana dilakukan oleh tim appraisal,” cetusnya

Irwan menduga, penentuan besaran nilai tunjangan sebesar itu karena adanya kongkalikong antara legislatif, eksekutif dan tim appraisal. Maka dari itu dalam kasus ini Kejari jangan pandang bulu siapapun yang terlibat harus diusut sampai tuntas. “Jangan sampai kasus ini tidak jalas ujungnya. Kami mendukung kejaksaan dalam mengusut kasus ini,” pungkasnya (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Guru MTs di Padaherang Pangandaran Laporkan MBG Bermasalah

4 Februari 2026 - 14:44 WIB

VIRAL! Guru Mts di Pangandaran Geger ada Ulat Belatung pada Hidangan MBG

4 Februari 2026 - 14:32 WIB

Dukung Program MBG, Petani di Ciganjeng Pangandaran Tanam Sayuran Selada

4 Februari 2026 - 13:37 WIB

Polemik Menjual BBM Eceran di Warung, Antara Kebutuhan dan Pelanggaran Aturan

3 Februari 2026 - 20:31 WIB

Antusiasme Pemuda Menguatkan Aksi Iklim Lewat RYCAM Short Video Contest 2025

3 Februari 2026 - 15:26 WIB

Trending di Bisnis